Perkasa Online

SELAMAT HARI JADI YANG KE 3 PERKASA (FEDERASI SERIKAT PEKERJA KEBANGSAAN) 27 Juli 2020 PERKASA genap berusia ke 3 (tiga) tahun. Harapan Ketua MPO (Majelis Pertimbangan Organisasi) PERKASA, Fuad Anwar, "PERKASA menjadi federasi pekerja yg terpercaya, berkarakter dan militan. sebagai organisasi perjuangan kesejahteraan kaum buruh dan pekerja. di HUT yang ke Tiga ini". Ucap beliau saat diwawancarai via media Whatsapp. (27/7). Ada tiga makna di usia yang ke tiga tahun PERKASA ini, yang pertama; adalah rasa syukur kpd Allah SWT bahwa lahirnya PERKASA membawa manfaat dan keberkahan terhadap perjuangan pekerja yang bisa kembali bekerja dengan status yang jelas. Yang ke dua kehadiran PERKASA memberikan rasa percaya diri kepada anggotanya untuk berani menyuarakan hak dan kewajibannya secara benar dan proporsional sehingga mampu menarik para pekerja/buruh untuk ikut bergabung dengan PERKASA. "Dan yang ke tiga, selama masa tiga tahun ini menjadi koreksi dan evalua

Perkasa Online    - Akhir akhir ini saya banyak ditanya untuk 2 hal berikut, selama masa PSBB. Pertama soal ketenagakerjaan terkait seputar maraknya keinginan atau ide penerapan asas,  No Work No Pay, pemotongan upah, pembayaran upah yang ditahan atau di cicil atau kemungkinan PHK. Kedua soal "LOCKDOWN" masjid. Bagaimana aspek hukum terkait persoalan persoalan tersebut? Edisi ini saya bahas ringkas  tentang ketenagakerjaan terkait penerapan asas no work no pay dan aspek terkait. Bila kita telusuri Prinsip No Work No Pay itu prinsip 'keadilan" yang di tinggalkan PP 8 / 81 tentang perlindungan Upah. Apa alasan filosofisnya? Ya, karena prinsip hubungan kerja itu di dasarkan pada dua hal dasar yakni perintah dan upah. Hilangnya order (pekerjaan) bukan saja hanya dimaknai kerugian bagi pekerja justru pengusahalah yang pertama kali mengalami kehilangan pekerjaan memang sekaligus akan ada potensi kehilangan pekerjaan bagi pekerja.  Kehilangan pekerjaan (order) t

Video Fuad anwar pimpin Indonesia Raya. Fuad Anwar yang sekarang merupakan ketua MPO (Majelis Pertimbangan Organisasi) di FEDERASI PERKASA , saat orasinya tahun 2014 silam, beliau ajak kawan-kawan Outsourching BUMN untuk nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dalam Gerakan Bersama Outsorching BUMN ( GEBER BUMN ). Menurut Ahmad Fuad Anwar, saat itu (2014) silam, praktek hubungan outsourcing merajalela di BUMN karena arah kebijakan pemerintah yang berorientasi pada investasi dengan mengabaikan perlindungan buruh, regulasi yang multitafsir, penegakan hukum lemah, kapasitas aparat Disnakertrans yang lemah, posisi tawar buruh lemah dan belum ada jaminan sosial sebagai alat perlindungan buruh di tengah pasar kerja fleksibel. Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR telah merekomendasikan bahwa praktek outsourcing di BUMN melanggar pasal 65, 66 UU No. 13 tahun 2003 jo pasal 3, 17 Permenakertrans no. 19 tahun 2012. Menindaklanjuti rekomendasi ini, Menteri BUMN Dahlan Iskan tel

Hai sobat Perkasa, kali ini mimin ditemani secangkir kopi sambil melihat ada beberapa pertanyaan yang masuk ke redaksi Perkasa. Sebut saja Udin, karena beliau ingin merahasiakan identitas dirinya. Udin merupakan buruh di PT. Xxx merasa bimbang ingin bergabung di Serikat Pekerja, yang konon katanya "ehm.. Kutipan lagu mbah dukun gaes", lanjut udin takut dipecat jika bergabung di Serikat Pekerja, alasanya karena Serikat Pekerja merupakan musuh Manajemen Perusahaan. Admin beri pencerahan sedikit ya,  Serikat perkasa Pekerja itu di legalkan oleh Pemerintah bahkan di akui dunia (ILO). Serta ada undang-undang juga yang mengatur perlindungan Serikat Pekerja.  apa itu serikat Ini mimin beri sedikit UU yang mengatur tentang perlindungan Serikat Pekerja. Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Ketentuan Pidana Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh Pasal 43 UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat

Dalam rapat klarifikasi kelebihan upah management Haleyora Power mengundang perwakilan OPGI dan Deteksi untuk hadir dalam acara tersebut, yang diadakan di PLN Duren Tiga Mampang (7/7). Sebelumnya pihak Haleyora membayarkan upah yang berbeda-beda nominal kepada pekerja, namun menurut manajemen upah tersebut lebih dan harus dikembalikan. Manajemen Haleyora beri keterangan bahwa kelebihan upah tersebut ada di tunjangan yang sebelumnya 10% kini dibayarkan 20% padahal belum ada amandemen dari pihak PLN. Lho bagaimana bisa dan berani pihak Haleyora mempunyai inisiatif menaikan tunjangan yang sebelumnya dibayarkan 10% dan kini dibayarkan 20%, imbasnya kami pekerja harus kembalikan kelebihan tersebut, ungkap Fadilah yang merupakan bendahara di PUK GI PERKASA. Ini bukan perkara sepele, menaikan upah tunjangan dengan inisiatif sendiri tanpa ada amandemen yang tadinya 10% menjadi 20%, pasti ada hal mendasar dan dirahasiakan manajemen. Tambah Fadilah. Namun jawaban dari manajemen Haleyora ketika d