Posts

Booster Covid-19 Jadi Gagah Perkasa

Sudahkah kamu vaksinasi COVID-19 sebanyak 3 kali?    Tahukah kamu vaksinasi COVID-19 telah terbukti mencegah kematian dan gejala berat dari penyakit COVID-19.    Imunitas yang didapatkan pasca vaksinasi COVID-19 terbukti menurun setelah 6 bulan maka dari itu dibutuhkan 1 kali dosis lanjutan. Kamu tercatat belum melengkapi 1 kali dosis lanjutan (booster) vaksinasi COVID-19.   Segera lakukan penyuntikan di fasilitas kesehatan ataupun pos vaksinasi terdekat DKI Jakarta. Bagi kamu yang berusia >18 tahun, ayo segera lengkapi vaksinasi COVID-19 sampai 3 dosis untuk lawan penyakit COVID-19!    Untuk kalian yang ingin mendaftarkan diri agar mendapatkan boster Vaksin Covid-19 kini lebih mudah loh Buka aplikasi PeduliLindungi Masuk dengan akun yang terdaftar Klik menu “Profil” dan pilih “Status Vaksinasi & Hasil Tes Covid-19” Status dan jadwal vaksinasi Booster  akan muncul di akun  Untuk cek tiket, Masuk Daftar Menu “Riwayat dan Tiket

Menko PMK Muhadjir Effendy tinjau 2 produsen oksigen besar di Indonesia

Image
Hari ini (6/7),  Menko PMK Muhadjir Effendy meninjau 2 produsen oksigen besar di Indonesia yakni PT Aneka Gas Industri di Cibitung dan PT Air Products Indonesia untuk memastikan kapasitas produksi oksigen aman ditengah lonjakan kasus COVID-19.  Saat ini, PT Aneka Gas Industri mampu memproduksi oksigen hingga 977,4 ton perhari, yang mana sekitar 95% produksinya dialokasikan untuk  RS yang menangani pasien COVID-19. Sementara PT Air Products Indonesia, dilaporkan mampu memproduksi 310 ton per hari dari pabrik di Cikarang dan Gresik. Sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk mengalihkan 90% oksigen industri ke medis, kedua produsen oksigen tersebut berkomitmen penuh untuk memenuhi kebutuhan oksigen medis di RS yang terus meningkat. Sumber: Kemenkopmk

Menanti Janji Jokowi, TAD di BUMN

Image
Foto diatas merupakan bukti Perusahaan BUMN masih mempekerjakan Tenaga Alih Daya (TAD) di core bisnis PLN,. pekerja diminta mengisi form survey google forms. Jokowi pernah berjanji sebagaimana dalam program Nawa Cita, yakni melarang adanya kebijkan alih daya tenaga kerja di BUMN di pemerintahannya kelak. Janji ini, harus dia wujudkan sekarang. yang merekomendasikan penghapusan outsourcing dan menolak upah murah. Perusahaan BUMN juga harus mempekerjakan kembali pekerja OS BUMN yang sudah di-PHK sepihak, serta membayarkan hak-hak normatifnya.

Di tengah Covid-19 buruh, petani, mahasiswa, nelayan kembali turun ke Jalan Tolak Omnibus Lawa

Image
Perkasa News- bertepatan dengan jadwal Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, 14 Agustus 2020, sekelompok buruh, petani, mahasiswa, nelayan, perempuan berbagai gerakan rakyat turun ke jalan melakukan demosntrasi. Aksi tolak omnibus law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja. Unjuk rasa massa yang rentan penularan baru COVID-19 ini dipicu anggota DPR dan pemerintah yang terus melanjutkan pembahasan beleid kontroversial meski banyak kritikan dari berbagai pihak.  Aksi Tolak Omnibus Law juga di gelar berbagai kota yang kembali melakukan unjuk rasa tak lain untuk mendesak pembatalan pembahasan RUU yang memiskinkan rakyat tersebut. Unjuk rasa dimulai dari depan Gedung Kementerian Ketenagakerjaan pukul 10.00 pagi tadi.  Sejumlah massa aksi mendesak Kemenaker agar bekerja lebih serius, bukannya mengurangi layanan di masa pandemi COVID-19. Sebab, berbagai pelanggaran ketenagakerjaan justru marak di tengah pandemi serta membutuhkan peran negara menjamin pemenuha

Ketua MPO dan Presiden Perkasa beri wejangan di HUT yang ke 3 PERKASA

Image
SELAMAT HARI JADI YANG KE 3 PERKASA (FEDERASI SERIKAT PEKERJA KEBANGSAAN) 27 Juli 2020 PERKASA genap berusia ke 3 (tiga) tahun. Harapan Ketua MPO (Majelis Pertimbangan Organisasi) PERKASA, Fuad Anwar, "PERKASA menjadi federasi pekerja yg terpercaya, berkarakter dan militan. sebagai organisasi perjuangan kesejahteraan kaum buruh dan pekerja. di HUT yang ke Tiga ini". Ucap beliau saat diwawancarai via media Whatsapp. (27/7). Ada tiga makna di usia yang ke tiga tahun PERKASA ini, yang pertama; adalah rasa syukur kpd Allah SWT bahwa lahirnya PERKASA membawa manfaat dan keberkahan terhadap perjuangan pekerja yang bisa kembali bekerja dengan status yang jelas. Yang ke dua kehadiran PERKASA memberikan rasa percaya diri kepada anggotanya untuk berani menyuarakan hak dan kewajibannya secara benar dan proporsional sehingga mampu menarik para pekerja/buruh untuk ikut bergabung dengan PERKASA. "Dan yang ke tiga, selama masa tiga tahun ini menjadi koreksi dan evalua

No Work, No Pay Dan Virus Customer Trust (Perspektif Keadilan dan Solusi)

Image
Perkasa Online    - Akhir akhir ini saya banyak ditanya untuk 2 hal berikut, selama masa PSBB. Pertama soal ketenagakerjaan terkait seputar maraknya keinginan atau ide penerapan asas,  No Work No Pay, pemotongan upah, pembayaran upah yang ditahan atau di cicil atau kemungkinan PHK. Kedua soal "LOCKDOWN" masjid. Bagaimana aspek hukum terkait persoalan persoalan tersebut? Edisi ini saya bahas ringkas  tentang ketenagakerjaan terkait penerapan asas no work no pay dan aspek terkait. Bila kita telusuri Prinsip No Work No Pay itu prinsip 'keadilan" yang di tinggalkan PP 8 / 81 tentang perlindungan Upah. Apa alasan filosofisnya? Ya, karena prinsip hubungan kerja itu di dasarkan pada dua hal dasar yakni perintah dan upah. Hilangnya order (pekerjaan) bukan saja hanya dimaknai kerugian bagi pekerja justru pengusahalah yang pertama kali mengalami kehilangan pekerjaan memang sekaligus akan ada potensi kehilangan pekerjaan bagi pekerja.  Kehilangan pekerjaan (order) t

Mr. Fuad Anwar leads Indonesia Raya in the oration (Review history) ribuan buruh

Image
Video Fuad anwar pimpin Indonesia Raya. Fuad Anwar yang sekarang merupakan ketua MPO (Majelis Pertimbangan Organisasi) di FEDERASI PERKASA , saat orasinya tahun 2014 silam, beliau ajak kawan-kawan Outsourching BUMN untuk nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dalam Gerakan Bersama Outsorching BUMN ( GEBER BUMN ). Menurut Ahmad Fuad Anwar, saat itu (2014) silam, praktek hubungan outsourcing merajalela di BUMN karena arah kebijakan pemerintah yang berorientasi pada investasi dengan mengabaikan perlindungan buruh, regulasi yang multitafsir, penegakan hukum lemah, kapasitas aparat Disnakertrans yang lemah, posisi tawar buruh lemah dan belum ada jaminan sosial sebagai alat perlindungan buruh di tengah pasar kerja fleksibel. Panja Outsourcing BUMN Komisi IX DPR telah merekomendasikan bahwa praktek outsourcing di BUMN melanggar pasal 65, 66 UU No. 13 tahun 2003 jo pasal 3, 17 Permenakertrans no. 19 tahun 2012. Menindaklanjuti rekomendasi ini, Menteri BUMN Dahlan Iskan tel